Layanan online harus diizinkan untuk memublikasikan jumlah dan jenis permintaan pemerintah yang mereka terima, dan untuk memberitahukan individu ketika informasi tentang mereka telah diminta. Jenis transparansi ini memberdayakan pengguna dengan membantu mereka memahami lebih baik situasi dan pola penjangkauan pemerintah yang berlebihan. Kami akan terus memublikasikan informasi mendetail tentang permintaan ini dan memberikan advokasi atas hak untuk menyediakan lebih banyak informasi penting ini.

Bersikap terbuka tentang jumlah permintaan yang kami terima

Kami meyakini pelaporan jumlah permintaan data pemerintah yang kami terima secara tepat, hukum yang digunakan untuk membenarkannya, dan jumlah akun yang terpengaruh. Oleh karena itu kami memublikasikan informasi ini (sejauh yang diizinkan hukum) dalam Laporan Transparansi kami. Laporan Transparansi kami menyajikan daftar jumlah perintah pengadilan, surat perintah penggeledahan, surat panggilan, dan permintaan penghapusan dari pemerintah yang kami terima, dan respons kami. Kami juga memberikan sebanyak mungkin detail terkait permintaan keamanan nasional AS sejauh yang diizinkan hukum. Sayangnya, saat ini laporan kami tidak dapat memasukkan jumlah tepat yang kami terima — jika ada. Kami mendesak pengadilan dan pemerintah untuk mengizinkan layanan seperti Dropbox untuk mengungkapkan jumlah persis dari permintaan keamanan nasional yang kami terima dan jumlah akun yang terpengaruh. Kami berkomitmen untuk dan akan terus memperjuangkannya.

Memberitahukan pengguna ketika informasi mereka diminta

Kami pasti memberitahukan kepada pengguna jika pemerintah meminta informasi mereka dan telah memperjuangkan di pengadilan agar kami dapat memberitahukan kepada mereka. Namun, permintaan pemerintah seringkali mencakup perintah pelarangan pengungkapan yang diputuskan pengadilan, yang melarang kami untuk memberi tahu pengguna yang terkait. Dalam kasus ketika kami menerima perintah pelarangan pengungkapan, kami memberitahukan pengguna ketika surat telah kedaluwarsa. Dropbox juga berkomitmen untuk mematuhi USA FREEDOM Act. Ini memastikan bahwa pengadilan memiliki kesempatan untuk meninjau kewajiban non-pengungkapan untuk setiap National Security Letters yang mungkin kami terima. Kami yakin bahwa layanan seperti Dropbox harus selalu diizinkan untuk memberitahukan penggunanya yang terkait, dan akan terus memberikan advokasi demi tujuan penting ini.

Permintaan data dari pemerintah harus dibatasi sejauh informasi yang mereka cari dan dipersempit secara khusus ke orang-orang tertentu dan investigasi yang sah. Kami menolak permintaan yang umum dan terlalu luas.

Dulu, pemerintah menghubungi perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk mencari rekaman telepon kelompok-kelompok besar tanpa kecurigaan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Menurut kami ini bukanlah tindakan yang legal dan kami akan menolak permintaan yang mencari informasi terkait kelompok besar pengguna atau yang tidak berhubungan dengan investigasi tertentu. Kami juga akan menolak permintaan yang berasal dari investigasi pemerintah yang tidak sesuai, tidak sah, atau yang didasari oleh iktikad buruk — contohnya, pemerintah mencoba menekan atau menyensor pidato politik.

Pemerintah seharusnya tidak membuat akses rahasia di layanan online atau menembus infrastruktur untuk mendapatkan data pengguna. Kami akan terus berupaya melindungi sistem kami untuk mengubah peraturan sehingga jelas bahwa aktivitas jenis ini adalah ilegal.

Kami telah melihat laporan bahwa pemerintah telah menyadap lalu lintas pusat data dari layanan lain. Kami juga telah melihat laporan bahwa penyedia layanan memiliki alat yang dirancang untuk memberikan akses penegakan hukum langsung ke data pengguna atau pihak ketiga. Dropbox tidak setuju dengan aktivitas ini dan akan menantang upaya apa pun yang mewajibkan kami untuk berpartisipasi di dalamnya. Pemerintah semestinya selalu meminta data pengguna dengan menghubungi layanan online secara langsung dan menerangkan proses legalnya. Dengan cara ini, layanan seperti Dropbox dapat memeriksa secara teliti permintaan data tersebut dan menolak apabila pantas.

Hukum yang memberikan perlindungan berbeda kepada para pengguna berdasarkan pada tempat tinggal dan kewarganegaraan mereka sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan sifat global layanan online.

Kami berkomitmen untuk memberikan tingkat perlindungan yang sama kepada pengguna-pengguna kami. Ini berarti menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memeriksa secara teliti semua permintaan yang kami terima, tanpa mengindahkan asal dari permintaan atau pengguna tersebut. Ini juga berarti meluaskan perlindungan privasi yang mendasar ke semua pengguna: permintaan data pemerintah seharusnya tidak dalam bentuk kumpulan, permintaan itu seharusnya berkaitan dengan individu atau investigasi tertentu, dan lembaga peradilan seharusnya mengevaluasi dan menyetujui isi permintaan sebelum dikeluarkan.